peraturan tentang pengangkatan tenaga kontrak. 2. peraturan tentang pengangkatan tenaga kontrak

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN KONTRAK DAERAH (rKKD). 476 formasi yang ada pelamarnya, hampir 100. Dengan Peraturan Pemerintah ini, bagi tenaga honorer yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan telah bekerja 20 (dua puluh) tahun atau lebih, dapat. Nah, setelah memahami seluk beluk ketentuan PKWT yang berlaku sesuai UU Omnibus Law Cipta Kerja, sekarang bisa mulai membuat perjanjian atau kontrak kerja nih dengan karyawan. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagian tugas-tugas. 15. Selanjutnya Pasal 81 angka 17 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 61A ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan berbunyi: Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/ buruh. SM. Walikota: Tahun Terbit: 2022: Singkatan Jenis: KEPKADIS: Tempat. Undang Undang No 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan 3. "Secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP 48/2005 jo PP 43/2007 dan terakhir di ubah dalam PP Nomor 56/2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS," kata Tjahjo. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; 22. Walikota: Tahun. 5. Walikota: Tahun Terbit: 2022:. Uang. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. peraturan bupati tulang bawang barat nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai kontrak di lingkungan dinas kesehatan kabupaten tulang bawang barat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tulang bawang barat, menimbang : a. "Kita punya waktu transisi lima tahun," ujar Deputi bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Setiawan Wangsaatmaja di Gedung Kemenpan RB, Jakarta Selatan, Senin. Kendati begitu, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023 telah diatur mekanisme kewajiban pengangkatan tenaga honorer hingga kontrak di lingkungan pemerintahan. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. tidak semua pegawai kontrak bisa diangkat menjadi PPPK karena pemerintah telah menetapkan sejumlah syarat. Adapun pada akhir bulan Agustus 2021 dilakukan Pemutusan Kontrak Kerja. Baca. Tenaga Ahli. PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui (lihat Pasal 59 ayat [3] UUK). E. kontrak; b. Kewajiban pengangkatan status karyawan setelah melalui masa kontrak dan perpanjangan kontrak. Ag. Sebelum Omnibus Law muncul pada tahun 2020, kita mengenal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan alias UU Ketenagakerjaan. Halmahera Utara lahirlah Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara bernomor 814. b. Dasar Hukum Pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak. Dalam surat tersebut,. Pasal 81 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 61A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) Apa saja yang perlu diperhatikan oleh perusahaan jika akan memutus kontrak karyawan PKWT?Aturan mengenai dosen tetap PTS tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap. Jenis Peraturan: Keputusan Kepala Dinas: Nomor: 800/005/DIKES: Judul: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/005/DIKES tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan Kota Denpasar Yang Dipekerjakan Di Rsud Wangaya Kota Denpasar Dalam Rangka Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. Perjanjian Kerja Harian Lepas juga disebutkan pada Keputusan Menteri No. com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo meminta kementerian dan lembaga. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG. KEMENTERIAN PAN-RB akhirnya mengeluarkan SE Nomor B/1511/M. 3. Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN TENAGA KONTRAK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS. Aturan pemerintah ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan juga Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-. Dengan demikian penyusunan petunjuk pelaksanaan verval PTK ini merupakan upaya untuk menyamakan persepsi atau upaya untuk mengurangi perbedaan pendapat dalam memaknai Peraturan Sesjen Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan NUPTK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kode nomor surat dinas yang betul adalah sesuai ketentuan / aturan Permendagri Nomor 78 Tahun 2012. c. Sebuah kontrak kerja, menurut Pasal 54 ayat 1 UU No. Dalam suratnya, Tjahjo menjelaskan, mengacu pada. Walikota: Tahun Terbit: 2022: Singkatan Jenis: KEPKADIS:Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta; 13. Regulasi dan Peraturan tentang Tenaga Kontrak dan Outsourcing. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN. Terkait hal ini, aturan terkait perhitungan gaji karyawan masa percobaan juga perlu diperhatikan. 01. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan; d. Peraturan Pemerintah No. Dec 16, 2022 · Syarat Tenaga Honorer K2 Bisa Jadi CPNS 2023. 7. Nov 23, 2021 · Peraturan Karyawan Magang Menurut Undang-Undang juga memutuskan 3 persyaratan perusahaan sebagai pelaksana pemagangan, yakni harus mempunyai: Program pemagangan diatur oleh perusahaan sebagai pelaksana internship dan meliputi nama program, arah, kapabilitas, periode waktu, syarat peserta, syarat pembina, dan kurikulum. Hal itu seperti disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Septedy, usai rapat dengan Komisi I DPRD Kapuas terkait permasalahan tenaga kontrak. Analysis has focused on the main duties and. peraturan bupati tulang bawang barat nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai kontrak di lingkungan dinas kesehatan kabupaten tulang bawang barat dengan rahmat tuhan yang maha esa bupati tulang bawang barat, menimbang : a. 2023. kontrak, pegawai tidak tetap, dan lain-lain yang sejenis dengan itu. Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. BUPATIKAPUAS. Menurut Pasal 8, PKWT berdasarkan jangka. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Dalam surat tersebut, penghapusan tenaga. Liputan6. SM. Presiden No. Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS PP Nomor 48 Tahun 2005 PP Nomor 56 Tahun 2012 No. Penelitian ini bertujuan untuk menge-tahui implementasi kebijakan PP. Ketentuan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bernomor B/185/M. Jenis Peraturan: Keputusan Kepala Dinas: Nomor: 800/006/DIKES: Judul: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 800/006/DIKES tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Yang Menangani Covid-19 Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Denpasar Tahun 2022: T. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Cipta Kerja No 2 Tahun 2022 telah disahkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 oleh lembaga legislatif pada Maret 2023 meski masih menyisakan pro dan kontra terkait klaster ketenagakerjaan di beleid. Joni Bambang, Hukum Ketenagakerjaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. JDIH Marves - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional telah ditetapkan dan diundangkan. Naskah Dinas Penugasan 110 1Surat Tugas 110 2Surat Perintah 112 3. Kemudian berselang lama, terbit UU Cipta Kerja yang mengatur ulang mengenai aturan karyawan. Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Mengingat : 1. Jun 2, 2022 · Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah resmi mengeluarkan edaran khusus tentang penghapusan tenaga honorer. 4/09/KEP/2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kader Pembangunan Manusia (KPM) T. Dalam beleid ini ditetapkan kriteria pegawai honorer untuk bisa diangkat menjadi CPNS. 846, jdih. Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 430/UN39/KP. Evi kemudian melaporkan tindakan PHK ini ke Dinas Tenaga Kerja dan. Undang-Undang No. . Belum Tersedia. Meski demikian untuk PKWTT yang dibuat secara lisan terdapat ketentuan wajib bagi pengusaha yakni untuk membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan (Pasal 63 ayat (1) UU 13/2003) Bentuk Perjanjian Kerja. Adapun pada akhir bulan Agustus 2021 dilakukan. Di dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 32 tahun 2015 tentang Pelayanan Publik Pasal 3 huruf (b) berbunyi : “terwujudnya. Lebih dari 200 ribu tenaga kesehatan Non-ASN, seperti tenaga honorer, diharapkan dapat beralih status menjadi PPPK tahun ini dan tahun depan seiring dengan mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023. Sebagaimana telah Anda kutip, pada dasarnya tenaga kerja asing (“TKA”) memang hanya dapat dipekerjakan untuk waktu tertentu. Liputan6. Anderson mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala bentuk aturan yang dinyatakan dan ditetapkan oleh pemerintah. Login; Tema Jenis Tahun. Kepala Kantor Kementerian. Upaya pengurangan Tenaga Non PNS (TNP) juga melalui pengangkatan Tenaga Outsourcing untuk jabatan tertentu yang tidak diisi oleh PNS, hal ini sesuai dengan Surat Bupati Kotabaru Nomor : 800/542/PPA. 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan BKN No. Berdasarkan Surat MenPAN-RB B/1511/M. Peraturan Presiden No. COM, BANGKA-- Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB) akan menghapuskan status tenaga kontrak/honorer di instansi pemerintahan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; 7. May 31, 2019 · Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil (“PP 48/2005”) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (“PP 56/2012. com - Pemerintah dan DPR mengubah skema kontrak kerja dalam UU Cipta Kerja. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu. Mengenai status Anda sebagai karyawan kontrak (PKWT), berdasarkan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang. tidak menuntut untuk diangkat sebagai PNS. 35/2021); Peraturan. 4561 LL SETNEG : 8. 404. bahwa Tenaga Kerja Kontrak/Tenaga Honorer yang tidak memenuhi persyaratan untuk. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi karena pemerintah telah melarang. 100 Tahun 2004 yang merupakan pelaksanaan dari UU Ketenagakerjaan tentang PKWT. 29. Pro sesi penyerahan SK Tenaga Kontrak dipimpin langsung oleh Ketua PA tanjung Drs. U. Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Jakarta (ANTARA) - Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Komisi X DPR RI menyepakati pengangkatan honorer jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian. Umum Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 8. Badan: Dauh Puri Klod. guru honorer, guru wiyata bhakti, pegawai honorer, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, dan lain-lain yang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada 2 jenis status karyawan yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak. Perpres 16/2018 sendiri tidak mengatur. Setelah menjalani kontrak maksimal 5 tahun, maka karyawan kontrak mempunyai harapan diangkat menjadi karyawan tetap atau permanen apabila mempunyai kinerja yang baik dan perusahaan tetap berjalan. Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 T ahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS, maka Tenaga Kerja Kontrak Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud huruf a telah diangkat menjadi CPNS; c. 4. PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau perusahaan untuk. 1 Tahun 2019. 4/08/KEP/2023 Tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kebersihan Kantor Pada Kantor Perbekel Desa Dauh Puri Klod Tahun 2023 T. masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. kemnaker. Penjelasannya sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Status pekerja harian lepas diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No/ KEP-100/Men/VI/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Hal tersebut menyusul surat yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo bernomor B/185/M. E. Tapi, pahami dulu ya kalau ternyata tidak semua jenis usaha bisa. c. Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Memang benar sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”), ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang diubah, dihapus atau ditetapkan pengaturan baru. Sudah pernah ada upaya pemerintah atas kontribusi dan dedikasi yang diberikan oleh tenaga honorer khususnya profesi guru, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 junto Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang pelaksanaannya. METODE48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri. Isinya No. Muhammad Syaprudin, M. 2021/No. Adapun perhitungan baku uang pesangon menurut aturan tenaga kerja outsourcing terbaru juga telah ditentukan pada Pasal 156 Ayat 2. Pertama. Oct 19, 2020 · Setelah itu, perusahaan diwajibkan untuk mengangkat pekerja atau buruh sebagai karyawan tetap jika ingin mempekerjakannya setelah lewat masa 3 tahun. 2. E. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan. Pada dasarnya PP 49/2018 mengatur mengenai manajemen PPPK. Walikota: Tahun Terbit: 2022: Singkatan Jenis: KEPKADIS: Tempat. Hal senada juga disampaikan Juanda Pangaribuan, praktisi hukum hubungan industrial sekaligus. 10. TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL. UU No. Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. Reporter. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayananSaya mau tanya tentang Tunjangan Hari Raya (THR). Dalam hal ini, keduanya perlu memerhatikan syarat-syarat PKWT, seperti jangka waktu dan sifat pekerjaan. Terkait hal ini, aturan terkait perhitungan gaji karyawan masa percobaan juga perlu diperhatikan. Tenaga Kontrak – Peraturan tentang Tenaga Kontrak, topik mengenai tenaga kontrak dan. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan; 3. 2005 ada beberapa perubahan yang mendasar tentang ketentuan dalam pengangkatan tenaga honorer. Salah satu pro-kontra UU Cipta Kerja 2023 adalah soal. Adanya. Pengangkatan. Menurut Pasal 60 ayat (1) UU No. Secara jelas menegaskan instansi pemerintah dilarang untuk merekrut tenaga honorer lagi. Mengenai status Anda sebagai karyawan kontrak (PKWT), berdasarkan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubahPasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan yang menurut jenis dan sifat.